Mulai 10 Juni 2026, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan sebesar Rp 3.950 atau sekitar 32 persen ini langsung memicu antrean panjang di SPBU dan perdebatan soal daya beli masyarakat.
Ini bukan kenaikan kecil, dan memahami konteksnya penting sebelum panik atau salah tafsir.
Mengapa Pertamax Tiba-tiba Naik Setinggi Ini?
Jawabannya ada di dua tempat sekaligus: geopolitik global dan fiskal dalam negeri.
Kenaikan harga Pertamax ini merupakan penyesuaian perdana sejak harga minyak mentah dunia melonjak akibat konflik geopolitik yang dipicu perang Israel-Iran pada akhir Februari 2026. Selama tiga bulan lebih, pemerintah menahan kenaikan tersebut, tapi ruang untuk menahan terus menyempit.
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menilai bahwa pemerintah sebelumnya memang menahan kenaikan harga Pertamax untuk meredam dampak ekonomi ke masyarakat. Namun meningkatnya kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina membuat ruang fiskal semakin sempit sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.
Seberapa besar tekanan fiskal itu? Menurut perhitungan ekonom, apabila harga Pertamax tidak disesuaikan, pemerintah harus menanggung tambahan beban fiskal hingga Rp 27,7 triliun setiap tahunnya. Dengan penyesuaian ini, negara diperkirakan menghemat sekitar Rp 11,4 triliun per tahun sekaligus menghemat devisa sekitar USD 0,6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah.
Berbeda dengan Pertalite dan Solar yang mendapat subsidi dari pemerintah, Pertamax tidak mendapat perlindungan harga yang sama. Pertamax dengan RON 92 pada dasarnya merupakan BBM nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti mekanisme pasar, sehingga intervensi pemerintah dalam jangka panjang dinilai tidak sehat bagi keuangan negara.
Apa yang Juga Ikut Naik?
Yang banyak belum diperhatikan: kenaikan ini tidak berdiri sendiri. Selain Pertamax (RON 92), varian Pertamax Green 95 juga naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Di sisi lain, konsumen bahan bakar diesel justru merasakan penurunan: Dexlite turun dari Rp 26.000 menjadi Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 27.900 menjadi Rp 24.800 per liter.
Siapa yang Paling Terdampak?
Secara langsung, kenaikan ini menyentuh pengguna Pertamax, yaitu mayoritas kelas menengah yang secara sadar memilih BBM berkualitas lebih tinggi untuk performa dan kesehatan mesin.
Dampaknya bisa sangat terasa di kantong. Salah seorang pengguna motor di Jakarta, Nabil, mengakui kenaikan ini akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran bulanannya. Sebelumnya ia mengalokasikan sekitar Rp 500.000 per bulan untuk bahan bakar, tapi dengan kapasitas tangki 7,1 liter, pengeluarannya bisa mendekati Rp 1 juta per bulan.
Lebih dari soal uang, ada kekhawatiran yang lebih luas. Pengguna lain, Alexandra (22), mengungkapkan rasa terkejutnya: “Parah sih, lebih ke takut karena ekonomi juga lagi turun terus, salah satu penunjang hidup itu kendaraan dan bensin udah naik.”
Dampak tidak langsung juga lebih luas dari yang terlihat: biaya distribusi barang naik, logistik mahal, ongkos angkutan bertambah, yang ujungnya mendorong inflasi pada harga-harga kebutuhan sehari-hari. Pengamat ekonomi UGM, Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi memangkas pendapatan kelas menengah dan menurunkan stabilitas ekonomi kelompok tersebut.
Paradoks di Balik Kenaikan Ini: Masalah yang Berpindah, Bukan Hilang
Di sinilah bagian yang paling menarik sekaligus paling rumit dari kebijakan ini.
Kenaikan Pertamax memang meringankan beban fiskal dari sisi kompensasi BBM nonsubsidi. Tapi kebijakan ini membuka celah baru yang justru bisa membalikkan manfaat tersebut.
Pengamat UGM Fahmy Radhi menyatakan kenaikan ini menciptakan disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite yang kini menganga sekitar Rp 6.500 per liter. Dalam kondisi seperti itu, konsumen yang rasional akan memilih pindah ke Pertalite secara masif. Jika migrasi besar-besaran terjadi, tujuan awal pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara sama sekali tidak berdasar karena hanya memindahkan pos beban keuangan saja.
Angkanya tidak kecil. Berdasarkan estimasi ekonom, kebocoran subsidi akibat migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite dapat mencapai Rp 8,2 triliun hingga Rp 9,4 triliun per tahun apabila pengawasan tidak berjalan optimal.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan pemerintah harus mencegah pengguna Pertamax turun kelas ke Pertalite dengan strategi harga, insentif, dan pengawasan yang lebih cerdas. Menurutnya, selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak boleh terlalu ekstrem dalam jangka panjang karena selisih besar akan mendorong migrasi.
Siklus inilah yang mencerminkan betapa sulitnya mengelola kebijakan energi yang adil sekaligus berkelanjutan.
Apa yang Terjadi di Lapangan?
Laporan dari berbagai daerah menunjukkan antrean di SPBU langsung mengular sejak pengumuman kenaikan. Di Bondowoso, Jawa Timur, banyak pengendara mulai beralih ke Pertalite. Di Jakarta, beberapa SPBU melaporkan antrean Pertalite hampir 10 meter.
Fahmy Radhi memperingatkan bahwa jika kuota Pertalite tidak segera ditambah pasca kenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite bisa terjadi hingga antrean di SPBU mengular panjang, dan kelangkaan itu berpotensi memicu masalah sosial yang mengganggu stabilitas.
DPR juga sudah angkat suara, mengingatkan pemerintah untuk memantau dampak kenaikan ini terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang tidak masuk kategori penerima bantuan sosial tapi juga tidak cukup kaya untuk menyerap kenaikan tanpa mengubah gaya hidup.
Perspektif Dialocal
Kenaikan harga Pertamax mencerminkan dilema yang terus berulang dalam kebijakan energi Indonesia: mencabut subsidi terlalu cepat menyakiti masyarakat, tapi menahan subsidi terlalu lama juga tidak berkelanjutan.
Yang lebih penting diperhatikan bukan sekadar angka kenaikan, melainkan bagaimana pemerintah mengomunikasikan dampak turunannya dan memiliki strategi mitigasi yang konkret, terutama terhadap inflasi pangan dan daya beli kelompok menengah bawah yang paling rentan tapi paling sedikit mendapat perhatian kebijakan.
