Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tapi dalam gelombang demonstrasi mahasiswa Juni 2026, MBG justru menjadi salah satu target tuntutan: untuk dievaluasi, bahkan dihapus.
Apa sebenarnya yang jadi persoalan di balik program yang bertujuan mulia ini?
Apa Itu Program MBG dan Seberapa Besar Skalanya?
MBG menargetkan pemberian makan bergizi gratis kepada pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia.
Tujuan utamanya adalah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dan mengurangi angka stunting yang masih menjadi masalah nasional.
Programnya masuk dalam alokasi anggaran prioritas APBN 2025-2026 dan menjadi salah satu janji kampanye yang diwujudkan di tahun pertama pemerintahan.
Mengapa Program Ini Menjadi Sasaran Demonstrasi?
Mahasiswa tidak mempermasalahkan tujuannya, melainkan cara pelaksanaannya dan prioritas anggarannya. Ada beberapa kekhawatiran yang berulang kali disuarakan:
Soal efisiensi: berapa biaya per porsi yang sesungguhnya sampai ke anak didik, dibandingkan nilai gizi yang diterima? Apakah ada mekanisme pengawasan yang ketat di tingkat distribusi?
Soal prioritas fiskal: di tengah rupiah yang melemah, BI Rate yang sudah di 5,75 persen, dan APBN yang tertekan, apakah skala program ini sudah tepat? Atau sebaiknya diskalakan lebih realistis?
Soal potensi kebocoran: program distribusi makanan dalam skala nasional adalah tantangan logistik yang sangat besar, dengan titik-titik rawan kebocoran anggaran yang juga banyak.
Argumen di Balik Pertahanan Program
Pendukung program berargumen bahwa investasi pada gizi anak adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa dalam 10 hingga 15 tahun. Data stunting Indonesia memang masih mengkhawatirkan, dan intervensi sejak usia dini adalah pendekatan yang didukung bukti ilmiah.
Pemerintah berargumen MBG bukan sekadar program populis, melainkan intervensi struktural yang menyasar akar masalah kemiskinan generasional. Tanpa perbaikan gizi sejak kecil, produktivitas angkatan kerja masa depan akan terbatas.
Apa yang Sebenarnya Perlu Didiskusikan?
Perdebatan soal MBG sebaiknya tidak berhenti di level “pro atau kontra program.” Ada pertanyaan yang lebih produktif untuk diajukan:
Apakah ada mekanisme evaluasi yang transparan dan dapat diakses publik secara berkala? Bagaimana memastikan distribusi berjalan efisien dan tepat sasaran tanpa kebocoran di jenjang pelaksana? Apakah skala dan cakupan penerima bisa diprioritaskan lebih tajam berdasarkan data kemiskinan dan stunting yang sudah ada?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih berguna bagi kebijakan publik dibandingkan sekadar menuntut penghapusan atau membela tanpa syarat.
Program sosial besar selalu punya risiko implementasi. MBG bisa menjadi investasi generasi atau pemborosan anggaran, tergantung bagaimana ia dijalankan dan diawasi. Pertanyaan kunci adalah: siapa yang berhak meminta pertanggungjawaban, dan melalui mekanisme apa?
