Sejak 12 Juni 2026, gelombang demonstrasi mahasiswa kembali mengguncang Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.
Berbeda dari demonstrasi sebelumnya yang kerap berfokus pada satu isu, kali ini para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan berbagai aliansi sipil membawa isu yang lebih luas: mereka mempertanyakan arah pengelolaan negara dan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Apa yang Memicu Gelombang Demo Ini?
1. Tekanan Ekonomi yang Dirasakan Publik
Kenaikan harga BBM nonsubsidi, inflasi yang terus menekan daya beli, dan harga bahan pokok yang sulit terjangkau menjadi keluhan yang paling banyak disebutkan oleh para demonstran. Bagi mahasiswa dan generasi muda yang belum mapan secara ekonomi, tekanan ini terasa sangat nyata.
2. Kritik terhadap Program Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi dua program yang paling banyak mendapat sorotan. Para demonstran mempertanyakan urgensi dan efisiensi anggaran dari kedua program ini di tengah kondisi fiskal yang dianggap sudah tertekan.
Lima Tuntutan Utama BEM UI
BEM UI membawa lima tuntutan utama dalam aksi 12 Juni di Bundaran HI:
- Setop pemborosan APBN
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
- Hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
- Hentikan militerisme di ranah sipil
- Tuntut akuntabilitas kepemimpinan Presiden Prabowo
Demo 15 Juni: 20 Tuntutan dari Lebih Banyak Elemen
Pada 15 Juni 2026, gelombang kedua yang lebih besar terjadi. Aliansi Perisai dan berbagai elemen sipil bergabung membawa 20 tuntutan yang lebih komprehensif, mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Aksi ini menggema dari Jakarta hingga Medan.
Apa yang Membedakan Demo Ini?
Framing ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ adalah tagline yang sangat langsung. Ini bukan sekadar tuntutan terhadap satu kebijakan, melainkan narasi besar tentang kekhawatiran atas kondisi fiskal dan ekonomi negara secara keseluruhan.
Tuntutan-tuntutan yang diajukan mencakup spektrum sangat luas: dari kebijakan fiskal dan harga BBM, hingga isu militerisme dan akuntabilitas kepemimpinan. Ini mencerminkan keresahan yang bersifat sistemik, bukan reaktif terhadap satu peristiwa.
Sudut pandang Dialocal: Demo mahasiswa bukanlah fenomena baru dalam demokrasi Indonesia. Yang layak dicermati bukan hanya tuntutannya, tetapi konteks ekonomi yang melatarinya. Ketika kenaikan harga dan tekanan fiskal dirasakan secara bersamaan, aksi seperti ini adalah sinyal yang perlu didengar, bukan sekadar direspons dengan penjagaan keamanan semata.
