Pertengahan Maret lalu, ada berita yang lewat begitu saja di tengah riuhnya kabar politik: pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Mulai 28 Maret 2026, delapan platform digital besar diwajibkan menutup akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Daftarnya panjang: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, X (Twitter), Bigo Live, hingga Roblox.
Reaksi publik terbagi. Sebagian orangtua menyambut gembira. Sebagian remaja langsung mencari cara memutar. Dan sebagian lagi, terutama yang mengikuti cerita serupa dari Australia, berdiam diri sambil bertanya: apakah ini akan benar-benar bekerja?
Apa Isi PP Tunas Sebenarnya?
PP Tunas bukan sekadar larangan medsos. Regulasi ini lebih luas dari itu dan ia mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam konteks perlindungan anak secara menyeluruh.
Beberapa ketentuan utamanya: platform digital dilarang menerima pendaftaran akun dari pengguna di bawah 16 tahun. Platform juga tidak boleh membuat profil iklan berbasis data anak. Mekanisme verifikasi usia tidak bisa lagi sekadar “centang kotak” berisi pernyataan bahwa pengguna sudah cukup umur dan platform kini diwajibkan menggunakan langkah teknis yang andal, termasuk kemungkinan integrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orangtua dan verifikasi biometrik wajah.
Sebagai aturan pelaksana, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Pengawasan diserahkan kepada sinergi antara KemenPPPA, Komdigi, dan platform itu sendiri.
Niatnya jelas dan sulit dibantah: melindungi 70 juta lebih anak Indonesia dari ruang digital yang belum cukup ramah untuk mereka.
Mengapa Usia 16 Tahun?
Angka 16 bukan sembarangan. Ini adalah angka yang juga dipakai Australia dalam undang-undang mereka, dan memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat.
Peneliti seperti Jonathan Haidt dalam bukunya The Anxious Generation menunjukkan bahwa lonjakan masalah kesehatan mental remaja, terutama perempuan berkorelasi kuat dengan meledaknya penggunaan media sosial pasca-2012.
Otak remaja, khususnya bagian yang mengatur regulasi emosi dan pengambilan keputusan, belum sepenuhnya matang hingga pertengahan usia dua puluhan. Paparan konten algoritmik yang dirancang memaksimalkan waktu layar bisa berdampak berbeda pada otak yang masih berkembang dibanding pada orang dewasa.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara resmi mendukung PP Tunas, dengan alasan senada: perlindungan tumbuh kembang anak, bukan sekadar soal moralitas atau nilai sosial.
Tapi angka 16 juga punya kelemahan: ia serba biner. Anak usia 15 tahun 11 bulan dilarang; anak 16 tahun 1 hari boleh. Padahal kematangan kognitif dan emosional tidak bekerja dengan logika kalender.
Pelajaran dari Australia: Saat Regulasi Bertemu Realita
Indonesia bukan yang pertama. Australia lebih dulu menempuh jalan ini. Pada November 2024, parlemen Australia mengesahkan Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 dan mulai berlaku penuh pada Desember 2025.
Hasilnya? Jujur: mengecewakan, setidaknya dalam jangka pendek.
Dalam hitungan hari setelah larangan berlaku, remaja Australia sudah menemukan celah. VPN. Akun pinjaman milik orangtua. Bahkan ada laporan remaja yang menggunakan printed face mask dari toko online untuk mengelabui sistem verifikasi wajah. Pada Februari 2026, Guardian Australia melaporkan bahwa banyak anak di bawah 16 tahun masih bisa mengakses platform yang seharusnya menutup pintu bagi mereka.
Pemerintah Australia merespons dengan membuka investigasi terhadap lima platform besar atas dugaan pelanggaran. Tapi kerusakan kepercayaan publik sudah lebih dulu terjadi: jajak pendapat menunjukkan 70% warga mendukung larangan ini, namun hanya 25% yang percaya larangan itu akan efektif.
Ini bukan berarti regulasi salah. Ini berarti regulasi saja tidak cukup.
Tantangan Nyata di Indonesia: Lebih dari Sekadar Teknis
Jika Australia dengan infrastruktur digital yang lebih matang kesulitan menegakkan verifikasi usia, Indonesia menghadapi tantangan yang berlipat.
Pertama, soal verifikasi itu sendiri. Mewajibkan NIK orangtua untuk verifikasi memang lebih andal dari centang kotak, tapi ini juga berarti data identitas dikumpulkan oleh platform asing. Pertanyaan soal keamanan data pribadi anak belum terjawab sepenuhnya oleh pemerintah, meski enkripsi dijanjikan.
Kedua, soal kesenjangan literasi digital. Di kota besar, orangtua mungkin bisa mengikuti perkembangan ini. Tapi bagaimana dengan orangtua di daerah yang belum tahu apa itu VPN, belum paham cara mengaktifkan fitur kontrol orangtua di perangkat, atau bahkan belum tahu bahwa PP Tunas sudah berlaku? Regulasi yang bagus di atas kertas bisa jadi mati di lapangan jika tidak ada program edukasi yang menjangkau mereka.
Ketiga, platform dengan jangkauan lebih kecil atau berasal dari luar daftar delapan platform prioritas tidak serta-merta terikat aturan yang sama, setidaknya untuk sementara.
Yang Lebih Penting dari Sekadar Blokir
Antara News mengutip pemerintah dengan kalimat yang menarik: “Ada pembagian peran antara PP Tunas dan keluarga.”
Ini penting untuk digarisbawahi. PP Tunas bukan pengganti peran orangtua, ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Platform bertanggung jawab atas mekanisme akses. Tapi setelah anak memegang perangkat, tanggung jawab berlanjut ke rumah.
Yang dibutuhkan bukan hanya larangan, tapi ekosistem: literasi digital yang diajarkan sejak dini, percakapan terbuka antara orangtua dan anak tentang risiko ruang digital, dan pendidikan kritis tentang bagaimana algoritma bekerja dan apa yang ingin dicapai platform dari waktu yang kita habiskan di sana.
Di sinilah Australia dan kita masih punya banyak pekerjaan rumah. Survei menunjukkan bahwa banyak remaja yang kena dampak larangan justru merasa lebih terisolasi secara sosial, bukan lebih sehat. Ini sinyal bahwa masalah aslinya lebih kompleks dari sekadar akses: soal kebutuhan akan koneksi, pengakuan, dan komunitas yang belum terpenuhi di dunia nyata.
Jadi: Solusi atau Sinyal?
PP Tunas adalah langkah yang tepat arahnya. Niatnya jelas, landasan ilmiahnya ada, dan urgensinya nyata. Tapi jika kita berhenti di sini maka terbitkan regulasi, umumkan, dan dianggap selesai maka yang kita buat hanyalah sinyal moral tanpa dampak nyata.
Solusi sesungguhnya membutuhkan lebih: penegakan yang konsisten, kerja sama platform yang tidak sekadar di atas kertas, program literasi digital yang menjangkau keluarga di seluruh Indonesia, dan kesediaan pemerintah untuk terus mengevaluasi apakah kebijakan ini benar-benar melindungi anak dan bukan sekadar terlihat melindungi mereka.
Anak-anak Indonesia berhak atas ruang digital yang aman. Pertanyaannya adalah apakah kita siap bekerja keras mewujudkannya, atau cukup puas dengan sudah menandatangani peraturannya.
Dialocal – Dialog Logika dan Akal
Sumber dan referensi: PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas); Permenkomdigi No. 9/2026; laporan ANTARA News, Media Indonesia, Bisnis Indonesia; NPR & Fortune tentang implementasi Australia; Jonathan Haidt, The Anxious Generation; IDAI.
