Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi di antara negara-negara G20, melampaui China (5,0%), Korea Selatan (3,6%), Arab Saudi (2,8%), bahkan Amerika Serikat (2,7%). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutnya “di luar ekspektasi.”
Namun di saat bersamaan, nilai tukar rupiah menembus level Rp17.500 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026, mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Bukan hanya itu: di media sosial, 94,6 persen respons publik terhadap kabar pertumbuhan ekonomi tersebut bernada negatif dan skeptis.
Dua kenyataan yang bertentangan ini memunculkan pertanyaan wajar: kalau ekonomi memang tumbuh sekencang itu, kenapa banyak orang tidak merasakannya?
Apa yang Sebenarnya Diukur oleh Angka 5,61%
Angka pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Ketika PDB tumbuh 5,61%, artinya secara agregat ada lebih banyak aktivitas ekonomi dibanding periode yang sama tahun lalu.
Namun PDB adalah angka rata-rata. Ia tidak membedakan apakah pertumbuhan itu dinikmati oleh banyak orang atau hanya oleh segelintir pihak. Seorang pengusaha besar yang omzetnya naik drastis akan mendongkrak PDB, meski ribuan pekerja di sektornya justru kena PHK di waktu yang sama.
Yang perlu dicermati adalah komposisi dari pertumbuhan ini. Berdasarkan data BPS, lonjakan belanja pemerintah yang meningkat sekitar 21,81 persen menjadi salah satu pendorong utama. Artinya, sebagian besar “pertumbuhan” itu bersumber dari pengeluaran negara, bukan dari aktivitas ekonomi yang organik dan berkelanjutan.
Kenapa Rupiah Bisa Melemah saat Ekonomi “Tumbuh”
Nilai tukar rupiah dan pertumbuhan PDB adalah dua hal yang dipengaruhi oleh variabel berbeda. Rupiah melemah ketika permintaan dolar lebih besar dari pasokannya di pasar. Penyebab lonjakan permintaan dolar di Mei 2026 bersifat berlapis.
Dari sisi eksternal, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong harga minyak naik dan memicu ketidakpastian global. Investor cenderung lari ke aset aman seperti dolar AS ketika situasi dunia tidak menentu. Ini bukan masalah Indonesia saja, tapi dampaknya terasa lebih berat bagi negara berkembang yang memiliki cadangan devisa lebih terbatas.
Dari sisi domestik, ada kombinasi faktor musiman dan struktural. Pembayaran utang luar negeri, kebutuhan impor bahan baku industri, pembayaran dividen perusahaan multinasional, hingga biaya devisa untuk musim haji semuanya meningkatkan permintaan dolar secara bersamaan. Bank Indonesia mencatat situasi ini dan merespons dengan tujuh langkah intervensi, mulai dari pembelian surat berharga negara hingga pembatasan transaksi dolar tanpa dokumen pendukung.
Seorang ekonom dari kalangan akademisi bahkan memperingatkan bahwa rupiah berpotensi menembus Rp18.000 per dolar jika tekanan eksternal terus berlanjut.
Baca Juga : Rupiah Melemah tapi Ekonomi Tumbuh: Bukan Kontradiksi, Ini Penjelasannya
“Pertumbuhan Tinggi tapi Memiskinkan”: Apa Maksudnya
Sebuah frasa yang cukup viral di kalangan pengamat ekonomi adalah “pertumbuhan tinggi tapi memiskinkan” (immiserizing growth), sebuah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan kondisi di mana pertumbuhan agregat tidak disertai perbaikan kesejahteraan mayoritas penduduk.
Ada beberapa indikator yang mendukung kekhawatiran ini. Gelombang PHK terus berlanjut: sepanjang 2025 lebih dari 65.000 pekerja terdampak, dan memasuki 2026 tren ini belum mereda. OJK mencatat lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), selama Maret 2026.
Sementara itu, kelas menengah yang sebelumnya menjadi tulang punggung konsumsi domestik terus mengalami tekanan. Kenaikan harga akibat pelemahan rupiah (karena banyak bahan baku impor) memukul daya beli. Orang-orang bisa merasakan bahwa uang mereka tidak lagi se-“kuat” dulu, meski pemerintah mencatat inflasi April 2026 masih terjaga di 2,42 persen.
Angka inflasi yang resmi terasa tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari sebagian warga karena metodologi penghitungannya menggunakan keranjang barang tertentu yang belum tentu merepresentasikan pola konsumsi semua kelompok pendapatan.
Apa yang Harus Dipahami Publik dari Semua Ini
Skeptisisme publik terhadap angka pertumbuhan ekonomi adalah respons yang wajar dan sehat, asalkan tidak berhenti di sana. Yang lebih penting adalah memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa implikasinya bagi keputusan sehari-hari.
Beberapa hal yang layak diperhatikan ke depan. Pertama, daya beli masyarakat akan terus menjadi indikator yang lebih nyata dibanding PDB. Jika belanja rumah tangga melemah di kuartal berikutnya, itu sinyal yang lebih berbicara. Kedua, ketergantungan pertumbuhan pada belanja pemerintah adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan selamanya, terutama di tengah rencana pembahasan APBN 2027 yang harus tetap menjaga rasio utang. Ketiga, tekanan rupiah yang berlanjut akan memperberat ongkos impor, yang pada akhirnya akan terasa di harga-harga kebutuhan pokok dan bahan baku industri.
Pertumbuhan ekonomi 5,61% itu nyata secara statistik. Tapi statistik hanya alat. Pertanyaan yang lebih penting adalah: pertumbuhan untuk siapa, dan berkelanjutan dengan cara apa?
Baca Juga : Orang Desa Tidak Pakai Dolar, tapi Rupiah Lemah Tetap Menyentuh Mereka
